Rencana Pascatambang

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundangan terkait dengan reklamasi dan pascatambang, antara lain Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah  No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Permen ESDM No 07 Tahun 2014 ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawawan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang terhadap lahan yang terganggu.